Tragedi Berdarah Wartawan Filipina

TENTERA mengorek mayat dua mangsa pembunuhan politik,
semalam.

Oleh Nur Hasan Murtiaji, Fernan Rahadi

LIMA mobil yang memuat 40 orang berkonvoi hendak mendaftarkan Ismail Mangudadatu, salah satu kandidat gubernur Maguindanao--wilayah di selatan Filipina, Senin (23/11). Di antara rombongan itu, terdapat 12 wartawan dan dua pengacara yang menyertai kepergian mereka.
Namun, jumlah pasti wartawan yang ikut masih belum jelas.

Yang jelas, dalam rombongan yang didominasi wanita dan anak-anak itu, Mangudadatu tidak ikut serta. Tidak turut sertanya sang calon gubernur, memang disengaja. Seringnya mendapat ancaman pembunuhan, menjadi salah satu alasan bukan Mangudadatu yang mendaftarkan diri. Istri dan dua adik perempuannya yang malah berangkat, dengan alasan bila wanita lebih aman ketimbang pria.

Iring-iringan laju konvoi kendaraan terhenti di sebuah pos pemeriksaan polisi, di jalan bebas hambatan. Dan di sinilah tragedi itu bermula, yang tragisnya justru diceritakan sendiri oleh Mangudadatu. Istri Mangudadatu, Genalyn, ungkapnya, sempat menelepon sebelum tragedi itu terjadi. ''Ia mengatakan, mereka dicegat 100 pria bersenjata, kemudian teleponnya terputus,'' ujar Mangudadatu.

Ternyata, hubungan per telepon itu menjadi percakapan terakhirnya dengan sang istri. Belakangan, 24 orang ditemukan dalam keadaan tewas terkapar di tepi jalan, di wilayah pegunungan yang terpencil, sekitar lima kilometer dari lokasi kejadian. Kemarin, jumlah korban yang ditemukan pun terus bertambah, menjadi 35 orang. Polisi masih terus menggali daerah sekitar, yang diduga menjadi tempat penguburan para korban.

Di antara korban tewas itu, kata juru bicara kepolisian, Leonardo Espina, terdapat seorang wartawan yang turut dalam rombongan tersebut. Belum diketahui nasib 11 wartawan lainnya, yang memunculkan kekhawatiran mereka juga terbunuh. Namun, polisi maupun Joy Sonza, kepala stasiun TV pribadi, UNTV, mengidentifikasi jumlah wartawan tewas tiga orang. Perbedaan jumlah wartawan disampaikan Noynoy Espina, wakil ketua Persatuan Wartawan Nasional Filipina, yang menyebut 20 wartawan tewas, berdasarkan laporan yang diterimanya dari lokasi.

Apalagi, koran-koran dan radio setempat mengaku belum bisa menghubungi wartawan mereka. Menurut Reporter Tanpa Batas yang berbasis di Paris, Prancis, jika 12 wartawan lokal itu benar-benar tewas, ''Insiden berdarah tersebut akan menjadi peristiwa pembunuhan terbesar yang pernah terjadi terhadap wartawan.''

''Meliput berita selalu menjadi hal yang berbahaya di Filipina. Tetapi, pembunuhan tak beralasan seperti ini adalah sebuah penyerangan terhadap sistem demokrasi di negara ini,'' ujar Bob Dietz, koordinator Program Asia untuk Komite Perlindungan Wartawan, di New York.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Komite Perlindungan Wartawan, banyak serangan terhadap gedung media yang menimbulkan kematian, tapi tidak semuanya yang tewas adalah wartawan. Sebagai contoh, lima wartawan dan enam karyawan saluran TV satelit Al-Shaabiya tewas saat kantornya di Baghdad diserang, 2006 silam.

Klub Wartawan Nasional di Filipina juga mengutuk kejadian brutal tersebut. ''Kami berharap budaya kekebalan di Mindanao harus diubah,'' kata Presiden Klub, Benny Antiporda.

Jaime Espina, juru bicara Persatuan Wartawan Nasional Filipina (NUJP), menyebut insiden berdarah itu sebagai bentuk tantangan langsung bagi upaya memperkuat demokrasi di negaranya. Tak hanya para jurnalis yang menyebut insiden berdarah itu sebagai peristiwa paling mengenaskan. Bahkan, Kantor Presiden Filipina mengakui kekerasan politik itu sebagai yang paling buruk sepanjang sejarah.

Presiden Filipina, Gloria Macapagal Arroyo, telah menyatakan kondisi darurat di dua provinsi selatan Filipina. Ia memerintahkan pasukan keamanan segera mengejar kelompok bersenjata pelaku tindakan keji tersebut.

''Tidak ada seorang pun yang tidak tersentuh hukum,'' ujar juru bicara Arroyo, Cerge Remonde, yang menyebut peristiwa itu sebagai kejadian tak wajar.

Pasukan kemanan Filipina, kata Mendagri Ronaldo Puno, masih berusaha mengetahui jumlah pasti para korban. Beberapa di antara korban diindikasikan diculik. ''Kami berharap beberapa orang berhasil melarikan diri dan kami menemukan mereka dalam keadaan hidup,'' ujar Puno.

Perseteruan klan
Insiden berdarah di Maguindanao berawal dari perseteruan dua klan yang sama-sama ingin berkuasa. Provinsi Maguindanao adalah bagian dari wilayah otonomi Mindanao yang dibentuk berdasarkan kesepakatan perdamaian 1996 dengan kelompok Muslim.

Pemilu di wilayah selatan itu memang kerap diwarnai kekerasan. Pemilu terakhir pada 2007 dianggap berjalan damai, meski 130 orang tewas. Motif politik dalam pembunuhan itu, diakui Pemerintah Filipina, sebagaimana yang dituding oleh keluarga Mangudadatu. Identitas penyerang memang belum jelas, tapi militer juga meyakini kasus itu bermotif politis.

''Kejadian ini benar-benar terencana karena mereka telah menyiapkan lubang besar (untuk mengubur mayat-mayat),'' kata Mangudadatu, kemarin.

Klan Mangudadatu menuduh klan Ampatuan, yang kini menjadi penguasa di wilayah itu sejak 2001, sebagai dalang di balik penyerangan. ''Mereka tak mau kami mencalonkan gubernur di Maguindanao. Mereka merasa yang punya hak milik wilayah itu dan menginginkan segalanya,'' kata kakak Mangudadatu, Jong, Selasa (24/11).

Saudara Mangudadatu, Khdadafeh, mengatakan, Ampatuan pernah memperingatkan Ismail untuk tidak mendaftarkan diri dalam pemilihan gubernur. ''Anaknya, Andal Ampatuan Junior, dicalonkan menjadi gubernur dan dia telah mengumumkan bahwa kami akan dibunuh jika Ismail mengajukan diri sebagai gubernur,'' kata Khda (Republika Online/AK)