Wilayah RI Dicaplok Malaysia Lagi?

Persoalan perbatasan bermuara pada satu hal. "Kesadaran ruang kita benar-benar minim.

Peta perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan

Jakarta 9 Okt 11: Indonesia dan Malaysia kembali berurusan dengan masalah perbatasan negara. Kali ini, seperti diungkapkan Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin, Indonesia berpotensi kehilangan 1.400 hektare tanah di Camar Bulan dan 80 ribu meter persegi di pantai Tanjung Datu, Kalimantan Barat karena dicaplok Malaysia.

Dugaan pencaplokan wilayah Indonesia ditemukan Hasanuddin saat berkunjung ke sana, dua bulan lalu. Ada sejumlah warga yang diusir dari kedua wilayah ini oleh patroli Malaysia. "Malaysia bilang, itu kampung Malaysia."

Dia mengaku sudah menyampaikan temuannya itu ke anggota Komisi I DPR yang lain. "Tanggapan mereka positif. Semoga dalam waktu dekat ada tindak lanjut, termasuk memanggil Menteri Luar Negeri untuk menjelaskan ini."

Hasanuddin kemudian mengacu pada Traktat atau Perjanjian London, kesepakatan bersama antara Kerajaan Inggris dan Hindia Belanda terkait pembagian wilayah administrasi tanah jajahan kedua negara. Traktat ini memasukkan Camar Bulan ke wilayah Indonesia.

Namun, Wakil Kepala Penerangan Kodam Tanjungpura, Letkol Inf Totok, memberikan fakta sebaliknya. Menurutnya, Camar Bulan masuk wilayah Malaysia.

"Hal ini berdasarkan pertemuan antara Indonesia-Malaysia di Semarang tahun 1978 yang memutuskan wilayah Camar Bulan masuk ke wilayah Malaysia," kata Totok.

Meski demikian, Totok mengakui, jika Traktat London memasukkan Camar Bulan ke wilayah Indonesia.

Meski ada Traktat London, kata Totok, TNI bertugas menjaga perbatasan berdasarkan keputusan tahun 1978 di Semarang. "Untuk Kalbar ada 966 km, 30 pos penjagaan termasuk di wilayah Tanjung Datuk dan Camar Bulan," ujarnya.

Wilayah yang menurutnya bermasalah adalah pantai Tanjung Datu (berada di Dusun Camar Bulan), Sungai Buan, Titik D 400, Gunung Raya, dan Sungai Aum. "Kami sedang mempermasalahkan lima kawasan perbatasan itu," kata Totok.

Bagaimana tanggapan pemerintah atas temuan Komisi I DPR ini?

Staf Presiden Bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah, menyatakan pihak istana belum bisa menanggapinya. "Kami belum bisa mengomentari hal-hal semacam ini. Saya sendiri belum kordinasi dengan Kementerian Luar Negeri," kata Faizasyah.

Dia mengaku belum tahu apakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mendengar dan menerima laporan pencaplokan wilayah tersebut. Namun, kata dia, informasi itu harus dipastikan dulu kebenarannya.
"Kita masih ingat soal helikopter Malaysia yang dikabarkan berulah di perbatasan kita, ternyata setelah diklarifikasi kejadiannya tidak benar," tambah dia.

Menurut Faizasyah, batas wilayah Indonesia dengan Malaysia itu sangat panjang dan kompleks. Sehingga, untuk menentukannya sangat sulit. "Makanya ada tim teknis yang secara khusus membahas perbatasan kita dengan Malaysia secara rutin," kata dia.

Bermasalah dengan 7 Negara
Direktur Perjanjian Internasional, Politik dan Keamanan Wilayah Kementerian Luar Negeri, Rachmat Budiman menyebut Indonesia bermasalah dengan tujuh negara dalam soal batas negara, yakni Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Thailand, dan India. Indonesia sudah melakukan perundingan. Dan, perundingan intens berlangsung dengan Malaysia dan Singapura.

Perundingan perbatasan lainnya yang sedang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan Filipina. Tetapi, katanya, dengan adanya konflik internal di Filipina terkait polemik penentuan titik koordinat baru yang dipersoalkan oleh warga negaranya, maka perundingan dihentikan sementara.

Selain dengan Filipina, Indonesia juga sedang melakukan perundingan dengan Republik Palau. Pertemuan sudah digelar dua kali, namun belum menghasilkan kesepakatan. Selain itu, sambungnya, Indonesia juga sedang melakukan penjajakan dengan India dan Thailand terkait penetapan batas ZTE.

Menanggapi persoalan batas negara yang terus melanda Indonesia, pengamat militer dan pertahanan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jaleswari Pramodhawardani, menilai Indonesia harus memanfaatkan posisinya sebagai Ketua ASEAN untuk mempertegas batas wilayah dengan negara tetangga.

"Negara-negara lain itu sedang agresif memperluas wilayah mereka, seperti China dan Amerika Serikat. Lah, kita masih saja sibuk menghadapi persoalan pencolongan wilayah," kata Jaleswari.

"Pemerintah harus memanfaatkan posisi sebagai Ketua ASEAN untuk memasukkan masalah perbatasan dalam agenda utama pertemuan ASEAN Community 2015."

Dia menilai persoalan perbatasan yang terus mendera Indonesia bermuara pada satu persoalan. "Kesadaran ruang kita benar-benar minim." (IH/VIVAnews)