Tunjuk Politikus Terjerat Korupsi Jadi Wakil PM, Anwar Ibrahim Dikritik
Kuala Lumpur - Keputusan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menunjuk Ahmad Zahid Hamidi, pemimpin koalisi Barisan Nasional dan Ketua UMNO, sebagai satu dari dua Wakil PM menuai kritikan tajam. Sebabnya, Ahmad Zahid sempat terjerat rentetan kasus korupsi.
Seperti dilansir The Star, Sabtu (3/12/2022), kritikan terhadap Anwar dilontarkan oleh wakil ketua Sayap Bersekutu dalam Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), Dr Robert Ling Kui Ee. Bersatu yang diketuai Muhyiddin Yassin tergabung dalam koalisi Perikatan Nasional yang kini menempatkan diri sebagai oposisi.
Robert Ling dalam pernyataannya yang dirilis setelah Anwar mengumumkan susunan kabinetnya pada Jumat (2/12) malam, menyebut penunjukan Ahmad Zahid menempati posisi terkuat kedua dalam pemerintahan sama saja memberikan isyarat kepada dunia bahwa Malaysia mentolerir korupsi.
Disebutkan Robert Ling bahwa penunjukan Ahmad Zahid menjadi pengkhianatan terhadap para pemilih oleh koalisi Pakatan Harapan dan Anwar sendiri. Dia juga menilai bahwa penunjukan Ahmad Zahid yang terjerat banyak dakwaan korupsi akan berdampak pada posisi keuangan global Malaysia.
"Anwar mengumumkan Ahmad Zahid sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia yang baru. Ahmad Zahid menghadapi 47 dakwaan korupsi di Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur. Ini termasuk 12 dakwaan pelanggaran kepercayaan, 27 dakwaan pencucian uang dan delapan dakwaan penyuapan," sebut Robert Ling.
"Belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Malaysia, seseorang yang menghadapi dakwaan korupsi ditunjuk menempati posisi terkuat kedua dalam pemerintahan," kecamnya.
"Ini tidak lain menjadi rasa malu luar biasa dan aib mutlak bagi negara kita dan pengkhianatan total terhadap semua rakyat Malaysia, baik mereka yang memilih Pakatan mau pun mereka yang tidak memilih," cetus Robert Ling dalam pernyataannya.
Lebih lanjut, Robert Ling menyesalkan keputusan Anwar menunjuk Ahmad Zahid sebagai Wakil PM. Dia juga menyebut Anwar bukanlah reformis sejati.
"Ini adalah bukti positif bahwa Anwar bukanlah seorang reformis sejati, tapi seseorang yang mengutamakan kekuasaan dan kepentingan politik di atas etika dan pemerintahan yang baik. Untuk menunjuk seorang politikus yang menghadapi begitu banyak tuduhan serius sebagai Wakil Perdana Menteri adalah kebalikan dari pemerintahan yang baik," tegasnya.
"Dampaknya terhadap investor dan posisi keuangan Malaysia akan sangat merusak. Sinyal yang dikirimkan ke dunia internasional adalah Malaysia mentolerir korupsi," sebut Robert Ling.
Ahmad Zahid yang merupakan politikus senior Malaysia, ditunjuk menjadi salah satu dari dua Wakil PM dalam kabinet pemerintahan Anwar. Ahmad Zahid juga merangkap jabatan sebagai Menteri Pembangunan Daerah dan Pedesaan dalam kabinet Anwar.
Selain Ahmad Zahid, anggota koalisi Gabungan Partai Sarawak (GPS) Fadillah Yusof juga ditunjuk sebagai Wakil PM dan merangkap jabatan sebagai Menteri Perkebunan dan Komoditas. Termasuk Anwar yang juga merangkap jabatan sebagai Menteri Keuangan, total ada 28 anggota kabinet yang akan dilantik di Istana Negara pada Sabtu (3/12) waktu setempat.
Menurut laporan Straits Times pada September lalu, Pengadilan Tinggi Malaysia membebaskan Ahmad Zahid dari 40 dakwaan penyuapan terkait skema visa dan tujuh dakwaan dugaan menerima suap ketika dia menjabat Menteri Dalam Negeri tahun 2013-2018 lalu.
Dalam putusan saat itu, hakim Pengadilan Tinggi Shah Alam Mohd Yazid Mustafa menyatakan jaksa penuntut telah gagal membuktikan dakwaannya terhadap Ahmad Zahid. Namun, menurut laporan The Star, jaksa mengajukan banding atas putusan itu dan Pengadilan Banding telah menetapkan tanggal 10 Januari tahun depan untuk pemeriksaan banding.
"Ini adalah bukti positif bahwa Anwar bukanlah seorang reformis sejati, tapi seseorang yang mengutamakan kekuasaan dan kepentingan politik di atas etika dan pemerintahan yang baik. Untuk menunjuk seorang politikus yang menghadapi begitu banyak tuduhan serius sebagai Wakil Perdana Menteri adalah kebalikan dari pemerintahan yang baik," tegasnya.
"Dampaknya terhadap investor dan posisi keuangan Malaysia akan sangat merusak. Sinyal yang dikirimkan ke dunia internasional adalah Malaysia mentolerir korupsi," sebut Robert Ling.
Ahmad Zahid yang merupakan politikus senior Malaysia, ditunjuk menjadi salah satu dari dua Wakil PM dalam kabinet pemerintahan Anwar. Ahmad Zahid juga merangkap jabatan sebagai Menteri Pembangunan Daerah dan Pedesaan dalam kabinet Anwar.
Selain Ahmad Zahid, anggota koalisi Gabungan Partai Sarawak (GPS) Fadillah Yusof juga ditunjuk sebagai Wakil PM dan merangkap jabatan sebagai Menteri Perkebunan dan Komoditas. Termasuk Anwar yang juga merangkap jabatan sebagai Menteri Keuangan, total ada 28 anggota kabinet yang akan dilantik di Istana Negara pada Sabtu (3/12) waktu setempat.
Menurut laporan Straits Times pada September lalu, Pengadilan Tinggi Malaysia membebaskan Ahmad Zahid dari 40 dakwaan penyuapan terkait skema visa dan tujuh dakwaan dugaan menerima suap ketika dia menjabat Menteri Dalam Negeri tahun 2013-2018 lalu.
Dalam putusan saat itu, hakim Pengadilan Tinggi Shah Alam Mohd Yazid Mustafa menyatakan jaksa penuntut telah gagal membuktikan dakwaannya terhadap Ahmad Zahid. Namun, menurut laporan The Star, jaksa mengajukan banding atas putusan itu dan Pengadilan Banding telah menetapkan tanggal 10 Januari tahun depan untuk pemeriksaan banding.
Lebih lanjut, Robert Ling menyesalkan keputusan Anwar menunjuk Ahmad Zahid sebagai Wakil PM. Dia juga menyebut Anwar bukanlah reformis sejati.
"Ini adalah bukti positif bahwa Anwar bukanlah seorang reformis sejati, tapi seseorang yang mengutamakan kekuasaan dan kepentingan politik di atas etika dan pemerintahan yang baik. Untuk menunjuk seorang politikus yang menghadapi begitu banyak tuduhan serius sebagai Wakil Perdana Menteri adalah kebalikan dari pemerintahan yang baik," tegasnya.
"Dampaknya terhadap investor dan posisi keuangan Malaysia akan sangat merusak. Sinyal yang dikirimkan ke dunia internasional adalah Malaysia mentolerir korupsi," sebut Robert Ling.
"Ini adalah bukti positif bahwa Anwar bukanlah seorang reformis sejati, tapi seseorang yang mengutamakan kekuasaan dan kepentingan politik di atas etika dan pemerintahan yang baik. Untuk menunjuk seorang politikus yang menghadapi begitu banyak tuduhan serius sebagai Wakil Perdana Menteri adalah kebalikan dari pemerintahan yang baik," tegasnya.
"Dampaknya terhadap investor dan posisi keuangan Malaysia akan sangat merusak. Sinyal yang dikirimkan ke dunia internasional adalah Malaysia mentolerir korupsi," sebut Robert Ling.
(Novi Christiastuti - detikNews
Sabtu, 03 Des 2022 10:39 WIB)
Sabtu, 03 Des 2022 10:39 WIB)
Kerjasama M'sia/Indo.
1. Pindah ibu negara Id. ke Kalimantan, Malaysia tawa... 2. Kisah perbatasan Kalimantan, kerjasama apa? 3. Cari peluang kerjasama ekonomi -dagang M'sia-Indo.. 4. Catatan Perjalanan: Aku Di Pulau Sebatik, M'sia-Indo. 5. Berkunjung Ke Pesantren Hidayatuallah Di Bumi Seba... 6. Pan Borneo majukan Tk Melano & l/raya pertama S'wak. 7. Indo tawar 8 blok baru penerokaan minyak & gas 8. 5 Jenis Burung Unik di Pulau Kalimantan 9. Indo sasar atasi L/Terbang Changi & KLIA 10. Projek PAN Borneo diyakini siap ikut jadual
PERHATIAN: NO TELEFON IBNU HASYIM.COM TERKINI 014-400 2015
No comments:
Post a Comment