beberapa bulan terakhir ini,
masyarakat menjadi begitu familiar dengan sebuah kata sekaligus kota nun
jauh di Sulawesi Tengah, Poso. Sebuah kota elok dan dikelilingi bukit dan pegunungan hijau nan subur.
Namun, Poso tiba-tiba menjadi begitu menarik sejak peristiwa empat
belas tahun silam, tepatnya di tahun 2000 saat tragedi berdarah di
tempat itu yang mulai terungkap di hadapan publik. Masyarakat yang asalnya tak mengenal Poso, berubah menjadi akrab
dengan satu kata ini.
Media-media umum begitu sering memberitakan
tentang Poso, bukan pada berita yang menyenangkan. Tetapi hanya sebagai
“sarang teror”. Poso hanya dikesankan sebagai basis Mujahidin Indonesia Timur (MIT)
yang dinilai melawan pemerintah dan muncul pula lembaga “pahlawan”
bernama BNPT dan Densus 88.
Apalagi “serangan” media pada masyarakat tak berimbang, untuk sekedar
bisa mencoba sedikit bijak dalam menyikapi permasalahan Poso, belum
pernah saya temui. Umumnya, media massa nasional hanya “berpihak” pada
polisi atau BNPT.
Terlepas dari latar belakang munculnya gerakan yang menamakan dirinya
MIT, yang sangat mungkin sebagai bentuk pembelaan diri dari problem
masa lalu yang tak tersolusikan secara adil, ada hal lain yang
sebenarnya menggelitik.
Indonesia adalah sebuah negeri dengan mayoritas penduduk beragama
Islam. Banyak pula ormas Islam yang berjuang untuk menerapkan syariah
agar mengejewantah dalam kehidupan. Ada pula ormas yang bertujuan mulia
untuk melanjutkan kehidupan Islam, menerapkan aturan Allah secara kaffah
tak terbatas hanya di negeri Indonesia.
Tapi mendunia dan bersifat
internasional. Tapi entah mengapa saat Poso bergolak tak banyak yang bersuara, hatta kelompok aktivis kemanusiaan dan HAM. Ketika masyarakat Poso banyak dikorbankan dengan tuduhan terorisme, tak
ada massa/ormas/LSM bahkan media massa bisa berlaku adil.
Sebagaimana tak ada suara keras takala saudara seiman kita di Jalur
Gaza dijajah Zionis-Israel ataupun Rohingya dibantai milisi Buddha. Tak kita temukan demonstrasi memprotes tindakan aparat pemerintah
atas kedholimannya saudara-saudara kita di Poso yang selalu diteror
tuduhan teroris.
Faktanya di sini – bangsa yang katanya sebuah negeri yang dikenal
ramah penduduknya dan penuh kekeluargaan– banyak pemudanya diculik,
ditangkap tanpa prosedur hukumdan banyak LSM diam saja. Bandingkanlah
jika ada aparat digebuki polisi atau tentara, hampir semua pers meliput
hingga pihak polisi/aparat tertekan.
Sama tidak adilnya ketika Guntur Romli menjadi korban aksi FPI, semua
media menjadikan aktivis Jaringan Islam Liberal (JIL) menjadi fokus
utama. Sebaliknya jika anggota FPI digebuki dan menjadi korban. Media
menganggap tak terjadi apa-apa.
Bukankah mereka juga manusia yang layak dibela? Sama halnya yang terjadi di Poso. Yang belum tentu apa yang
dituduhkan dengan label “teroris” benar adanya. Sementara penanganan
terhadap mereka banyak yang terindikasi “extra judicial killing”.
Banyak di antara mereka yang langsung dieksekusi di luar prosedur yang semestinya. Bukankah kita selalu mengenal persaudaraan dan pembelaan hak asasi tanpa tak dibatasi oleh kelompok?
Coba, bagaimana jika di Poso itu adalah anggota Syiah atau Ahmadiyah, bagaimana reaksi media dan LSM?
Semoga semua pihak, khususnya umat Islam saling bahu- membahu di atas
landasan akidah yang kokoh, dan banyak aktivisnya turun tangan
bergerak, hingga tak ada lagi kedholiman di Indonesia ini. Khususnya
kedhaliman yang menimpa umat Islam.
Poso akan kembali indah dan elok. Tak dijadikan lagi sebagai proyek
banyak kepentingan, apalagi sampai tersandera dengan label terorisme.
Wallahu’alam.
Pengirim surat ini:
U Nayla Zahra, peminat kajian sosial
Sabtu, 18 Oktober 2014 - 09:09 WIB
(Diangkat dari .hidayatullah.com)
Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan Buku Khalifah: Kita Pilihan ALLAH di Medan Ilmu, di sini semalam.
